FAJARONLINE.CO.ID -- Presiden yang juga Capres nomor urut 01, Joko Widodo, sempat melontarkan janji untuk meluncurkan kartu prakerja. Dengan kartu itu, mereka yang belum memperoleh pekerjaan pun tetap mendapatkan gaji.
Terkait hal itu, salah seorang pimpinan honorer K2, Bhimma, menilai, janji Presiden Jokowi tersebut sangat sarat kepentingan politis.
Menurut Bhimma yang juga Ketua Nasional PROPAS (Pro Prabowo-Sandi) K2 Indonesia itu, pemimpin yang baik bukan menghamburkan uang negara untuk memanjakan para anak muda lulusan SMA/SMK, perguruan tinggi, dan politeknik yang belum bekerja. Kebijakan itu justru mencetak milenial yang tidak punya mental pejuang dan petarung.
"Milenial harus diasah mentalnya. Tidak boleh manja dan disuapin terus. Karena tantangan mereka ke depan jauh lebih sulit. Lagipula Indonesia belum pantas menggaji pengangguran wong utang kita banyak kok," kata Bhimma kepada JPNN, Selasa (5/3).
Bhimma melanjutkan, honorer K2 Indonesia yang tergabung dalam PROPAS menyayangkan rencana kebijakan tersebut. Apakah Jokowi sudah menutup matanya rapat-rapat dengan penderitaan nasib honorer K2 Indonesia yang terus dizalimi oleh rezim ini.
Pengabdian honorer paling sedikit 15 tahun. Bahkan ada yang lebih 30 tahun dengan kesejahteraan di bawah upah minimum regional (UMR).
Padahal bangsa dan negara harus bisa menjamin rakyatnya sesuai amanah Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
"Kami sudah geregetan ingin segera menangkan Capres Prabowo-Sandi di pilpres 17 April 2019. Di tangan Prabowo-Sandi lah semua harapan, cita-cita dan masa depan kami, anak kami dan cucu kami pertaruhkan," tegasnya.
Menurut Bhimma sebagian besar honorer K2 yakin Prabowo-Sandi bisa menepati janjinya. Menyelesaikan masalah honorer K2 Indonesia. Mengangkat K2 Indonesia jadi PNS tanpa tes, tidak melihat usia, tanpa melihat kualifikasi pendidikan. Namun, melihat honorer K2 berdasar rasa kemanusiaan dan keadilan atas penghargaan pemerintah terhadap pengabdian puluhan tahun secara terus-menerus untuk melancarkan roda pemerintahan. (JPNN)
SETIAP ORANG PUNYA CERITA.
Langganan Anda Membantu Jurnalisme Berkualitas
Author : Muhammad Nursam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar