Jokowi dan Rumah (Okezone)
JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki program sejuta rumah untuk menyediakan hunian kepada masyarakat. Program ini pun sukses sebab pada Desember lalu baru saja pecah telur karena pemerintah berhasil membangun 1,07 juta rumah khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Tak ingin kalah, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Suhendra Ratu Prawiranegara mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan program tandingan dari sejuta rumah miliki pemerintahan Jokowi-JK dengan menyediakan 2-3 juta unit rumah MBR setiap tahunnya. Sebab menurutnya, satu juta rumah tidak cukup untuk mengatasi masalah hunian.
"Nanti kami akan lebih, kami menargetkan 2-3 juta unit rumah," ujarnya dalam sebuah diskusi di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Menurutnya, angka backlog (masyarakat yang tidak memiliki hunian) masih sangat tinggi. Berdasarkan data yang dimiliki, pada 2020 mendatang angka backlog mencapai 20 juta dengan asumsi pertambahan backlog mencapai 930 ribu unit sietiap tahunnya.
"Jadi diperkirakan akan mengalami backlog sebanyak 20 juta rumah pada tahun 2020. Bagaimana titik krusial perumahan rakyat ini harus hadir," katanya.
Dalam menyediakan rumah sebanyak 3 juta per tahunnya lanjut Suhendra, pihaknya memiliki treatment sendiri dalam menjalankannya. Meskipun begitu, dirinya tidak menyebutkan secara lengkap bagaiman treatment yang dimaksud tersebut seperti apa.
"Backlog perumahan itu termasuk sangat besar. Program Sejuta Rumah sekarang itu kan hanya sebatas jargon, kami punya treatment lain," katanya.
Selain menyediakan rumah sebanyak 3 juta per tahunnya, pihaknya juga akan menyiapkan terobosan dari sisi pembiayaannya. Suhendra mencontohkan terobosan yang dimaksud adalah seperti program uang muka (Down Payment/DP) O%.
Seperti diketahui, saat menjadi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta sendiri, Sandiaga Uno sempat berjanji untuk menyediakan hunian dengan DP 0%. Namun hingga saat ini program DP 0% belum berjalan realisasinya.
Ditambah lagi, program DP 0% tersebut ternyata tidak mengakomodir masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebab mereka yang bisa membeli rumah ini harus memiliki penghasilan sebesar Rp7 juta per bulannya.
"Bang Sandi menjadi Wagub sudah ada program DP 0%, solusinya kan sudah jelas. Sudah ada pengalaman," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar