, JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyarankan presiden hanya menjabat satu periode namun dengan masa jabatan tujuh tahun. Pasalnya, jika presiden menjabat dua kali seperti saat ini, dinilai berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang.
“Ke depan apa perlu ya untuk petahana ini, cukup sekali tapi tujuh tahun, misalkan. Sebab kalau dua periode ini wah ini memang sehebat apapun lawan ya modar juga, artinya dia berat maksudnya,” ujar Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso dalam diskusi Polemik di d’Consulate, Jakarta, Sabtu, 15 Juni 2019.
Priyo Budi Santoso mengakui saat ini sulit mengalahkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai petahana. Dirinya menuding Jokowi memanfaatkan aparat untuk memastikan periode pemerintahan.
Menurut Priyo Budi Santoso, bukan hal yang mudah membuktikan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif di Mahkamah Konstitusi (MK) karena terbatas dengan aturan hukum di Indonesia saat ini. Untuk itu, dirinya berharap tak ada lagi capres petahana di masa mendatang guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
“Memang untuk head to head dengan incumbent ini ya bukan pekerjaan mudah. Kita ingin pemilu siapapun yang maju mestinya harus terjamin suasana yang jujur dan adil,” kata Priyo Budi Santoso.
Sebagaimana diketahui, tudingan Jokowi mengerahkan aparatur negara untuk memenangi Pilpres 2019 juga jadi poin dalam gugatan Prabowo-Sandi ke MK. Gugatan itu telah dibacakan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi dalam sidang perdana pada Jumat, 14 Juni 2019.
Sidang akan dilanjutkan pada Selasa, 18 Juni 2019, dengan agenda mendengar jawaban dari KPU, Jokowi-Ma’ruf Amin, dan Bawaslu atas gugatan Prabowo-Sandi. (nuch/cnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar